OJK Tegaskan Reformasi Pasar Modal, Manipulasi Saham Disorot

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan reformasi pasar modal Indonesia terus berjalan untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan integritas perdagangan saham. Pembenahan tersebut tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap evaluasi penyedia indeks global, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.

Seperti dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (10/11/2026), Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berkoordinasi dengan penyedia indeks global atau Global Index Provider, termasuk Morgan Stanley Capital International (MSCI). Koordinasi tersebut dilakukan menjelang pengumuman hasil evaluasi indeks MSCI yang dijadwalkan pada 12 November 2026.

“Pokoknya kita terus melakukan reformasi. Reformasi ini enggak cuman karena global index provider memberikan masukan pada kita, tapi ini masukan yang menurut kami sangat positif, jadi terus kita lakukan perbaikan,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

OJK Soroti Risiko Status Standalone Market

Evaluasi MSCI menjadi perhatian pelaku pasar setelah muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.

Perubahan status tersebut berpotensi memengaruhi posisi saham Indonesia dalam indeks global dan keputusan investasi sejumlah pengelola dana internasional. Karena itu, pembenahan pasar modal menjadi salah satu agenda penting bagi regulator dan otoritas bursa.

Baca Juga: BEI Ungkap Modus Pembobolan Akun Saham, Investor Wajib Waspada

Friderica memastikan OJK bersama BEI dan para pemangku kepentingan terus mengupayakan perbaikan agar pasar modal Indonesia tetap memenuhi standar yang diperhatikan investor global.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan hasil akhir evaluasi MSCI. OJK menyatakan akan terus menindaklanjuti berbagai masukan yang diterima melalui koordinasi dengan penyedia indeks global.

Menurut Friderica, reformasi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai langkah untuk mempertahankan klasifikasi pasar. Pembenahan tersebut juga diperlukan agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih transparan dan memiliki tata kelola yang semakin baik.

Manipulasi Saham hingga Wash Trading Jadi Perhatian

Salah satu fokus utama reformasi adalah penegakan hukum terhadap praktik yang merusak integritas perdagangan. OJK menyoroti manipulasi harga saham, coordinated trading atau perdagangan terkoordinasi, serta wash trading.

Wash trading merupakan praktik transaksi jual beli yang dilakukan untuk menciptakan kesan adanya aktivitas perdagangan atau volume transaksi tertentu, padahal tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang wajar.

Friderica menegaskan regulator tidak akan menoleransi praktik tersebut karena dapat merugikan investor dan mengganggu kepercayaan terhadap pasar modal.

"Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main," ujar Friderica, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (10/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa terdapat sekitar 33 juta investor ritel yang telah menaruh kepercayaan pada pasar modal Indonesia. Karena itu, praktik manipulasi tidak hanya berdampak terhadap pergerakan harga saham tertentu, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan secara keseluruhan.

Baca Juga: IHSG Bergejolak, Reksadana Pasar Uang Jadi Alternatif bagi Investor

Pembenahan Saham HSC dan Pengawasan Perdagangan

Reformasi pasar modal juga mencakup persoalan saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

Konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi ketersediaan saham publik dan dinamika perdagangan. Pembenahan terhadap persoalan tersebut diharapkan dapat mendukung transparansi serta meningkatkan kualitas pasar.

OJK juga menyoroti praktik manipulasi perdagangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, regulator berupaya mencegah praktik serupa kembali terjadi.

OJK Jatuhkan Denda Rp2,23 Triliun kepada 169 Pihak

Upaya penegakan hukum turut terlihat dari sanksi administratif yang telah dijatuhkan OJK sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa total denda yang dikenakan mencapai Rp2,23 triliun kepada 169 pihak.

Selain denda, OJK menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu pencabutan tanda terdaftar, serta lima perintah tertulis.

"Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis," ujar Hasan dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2026).

Sanksi tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal. OJK diharapkan terus memperkuat pemeriksaan dan penindakan agar pelaku pasar menjalankan aktivitas sesuai aturan.

Baca Juga: NAB Reksadana Turun Jadi Rp620 Triliun, ETF Emas Justru Tumbuh

Reformasi Berlanjut untuk Jaga Kepercayaan Investor

Rangkaian pembenahan yang dilakukan OJK dan BEI menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat internasional. Transparansi kepemilikan, kualitas perdagangan, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki.

Pengumuman evaluasi MSCI pada 12 November 2026 akan menjadi salah satu perkembangan yang diperhatikan investor. Namun, hasil evaluasi tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan reformasi.

Bagi OJK, agenda pembenahan perlu terus berjalan untuk memastikan kepentingan investor terlindungi dan praktik perdagangan berlangsung secara wajar. 

Dengan pengawasan yang lebih kuat serta penindakan terhadap manipulasi saham dan wash trading, regulator berupaya menjaga kepercayaan sekitar 33 juta investor ritel sekaligus memperkuat integritas pasar modal Indonesia.

Disclaimer: Informasi ini disajikan untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi untuk membeli/menjual produk investasi tertentu. Investasi tentunya berisiko, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor.