14 Fintech P2P Lending Belum Penuhi Modal Minimum, OJK Siapkan Langkah Tegas

Industri fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat sepanjang 2026. Namun di balik peningkatan penyaluran pembiayaan digital yang semakin pesat, masih terdapat sejumlah penyelenggara yang menghadapi tantangan dari sisi permodalan.

Melansir dari Kontancoid, Jumat (5/6/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga April 2026 masih ada 14 perusahaan fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 11 penyelenggara.

Dari total 94 penyelenggara fintech lending yang berizin dan diawasi OJK, regulator menegaskan bahwa seluruh perusahaan yang belum memenuhi persyaratan modal telah menyampaikan rencana aksi atau action plan untuk memperkuat struktur permodalan mereka.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menjelaskan bahwa regulator terus memantau perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut.

"Seluruh penyelenggara fintech lending tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum," ujar Agusman dalam konferensi pers OJK, pada Jumat (5/6/2026).

Baca Juga: Inflasi Medis Mengintai, OJK Ungkap Rasio Klaim Asuransi Kesehatan 57,78% Masih Aman

OJK Awasi Ketat Penguatan Modal Fintech

Menurut Agusman, terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh perusahaan untuk memenuhi ketentuan modal minimum yang telah ditetapkan regulator. Salah satunya melalui tambahan modal dari pemegang saham yang sudah ada.

Selain itu, perusahaan juga dapat mencari investor strategis yang mampu memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Opsi lainnya adalah melakukan konsolidasi atau merger dengan perusahaan lain guna memperkuat fundamental usaha.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting karena modal yang kuat menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis fintech lending, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Agusman menegaskan bahwa OJK akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi rencana aksi yang telah diajukan masing-masing perusahaan.

Regulator juga akan mengambil langkah yang diperlukan berdasarkan perkembangan dan progres pemenuhan kewajiban ekuitas minimum tersebut.

Jumlah Perusahaan yang Belum Penuhi Modal Bertambah

Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang belum memenuhi ketentuan modal minimum.

Pada Maret 2026, tercatat sebanyak 11 penyelenggara fintech lending yang belum memenuhi persyaratan ekuitas Rp12,5 miliar. Namun pada April 2026 jumlah tersebut bertambah menjadi 14 perusahaan.

Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri mengingat ketentuan permodalan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas industri keuangan digital.

Permodalan yang memadai memungkinkan perusahaan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi risiko bisnis, termasuk risiko gagal bayar, perlambatan ekonomi, hingga peningkatan kredit bermasalah.

Di sisi lain, pemenuhan modal minimum juga menjadi indikator kesehatan perusahaan dalam menjalankan operasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna layanan.

Pembiayaan Fintech Lending Tembus Rp102 Triliun

Meski sebagian pelaku masih menghadapi tantangan permodalan, kinerja industri fintech P2P lending secara keseluruhan masih menunjukkan tren pertumbuhan yang impresif.

OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending per April 2026 mencapai Rp102,07 triliun. Angka tersebut tumbuh 26,11 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan pembiayaan digital masih sangat tinggi di tengah transformasi sektor keuangan nasional.

Fintech lending saat ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang banyak dimanfaatkan masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan konvensional.

Kemudahan proses pengajuan, kecepatan pencairan dana, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor ini dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Rupiah Sentuh Rp18.047 per Dolar AS, Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah

Risiko Kredit Macet Masih Terjaga

Selain pertumbuhan pembiayaan, OJK juga memantau kualitas penyaluran kredit di industri fintech lending.

Berdasarkan data regulator, tingkat wanprestasi atau risiko kredit macet agregat yang dikenal dengan istilah TWP90 tercatat sebesar 4,62 persen pada April 2026.

Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas pengawasan yang selama ini digunakan OJK, meskipun menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga kualitas pembiayaan.

TWP90 merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterlambatan pembayaran pinjaman lebih dari 90 hari. Semakin tinggi angka tersebut, semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung perusahaan.

Karena itu, penguatan modal dan manajemen risiko menjadi dua aspek yang dinilai sangat penting untuk menjaga kesehatan industri ke depan.

Penguatan Modal Jadi Kunci Keberlanjutan Industri

Pengamat industri keuangan menilai bahwa penguatan modal bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan fintech lending yang ingin bertahan dalam persaingan yang semakin ketat.

Dengan struktur modal yang lebih kuat, perusahaan memiliki ruang yang lebih besar untuk berinvestasi pada teknologi, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem keamanan data, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

Selain itu, permodalan yang sehat juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan pengguna layanan terhadap perusahaan.

Di tengah pertumbuhan industri yang terus berlanjut, regulator berharap seluruh penyelenggara fintech lending dapat segera memenuhi ketentuan ekuitas minimum agar tercipta industri yang lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan.

Ke depan, OJK menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan industri fintech lending sekaligus memastikan setiap penyelenggara menjalankan bisnis secara prudent, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan outstanding pembiayaan yang telah menembus Rp102,07 triliun serta pertumbuhan tahunan di atas 26 persen, sektor fintech P2P lending masih menjadi salah satu motor penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. 

Namun, keberhasilan jangka panjang industri ini tetap sangat bergantung pada kemampuan perusahaan memperkuat permodalan, menjaga kualitas pembiayaan, dan memenuhi seluruh regulasi yang ditetapkan regulator.