Kasus dugaan manipulasi saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. Penggeledahan kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia oleh Bareskrim Polri di kawasan SCBD, Jakarta, menjadi sinyal serius bahwa praktik dugaan “goreng saham” tengah ditangani secara hukum dan diawasi ketat oleh regulator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pun angkat bicara. Keduanya menegaskan komitmen menjaga integritas pasar modal serta memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan, profesional, dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Kasus PIPA dinilai bukan sekadar persoalan satu emiten, tetapi ujian nyata bagi sistem pengawasan dan reformasi pasar modal nasional.

Penggeledahan Shinhan Sekuritas dan Dugaan Manipulasi Saham PIPA

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia pada Selasa (3/2/2026). Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pasar modal berupa manipulasi harga saham atau goreng saham yang melibatkan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).

Dalam kasus ini, PIPA menjadi sorotan karena pergerakan harga sahamnya dinilai tidak wajar. Dalam tiga bulan terakhir, saham PIPA anjlok hingga 41,61 persen dan sempat menyentuh Auto Reject Bawah (ARB) dengan pelemahan 14,62 persen ke level Rp181 per saham. Namun, secara tahunan, saham ini justru tercatat melonjak ekstrem hingga 1.408,33 persen.

Lonjakan tajam tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan investor dan otoritas, terlebih setelah terungkap bahwa PIPA menghimpun dana sekitar Rp97 miliar dalam penawaran umum perdana saham (IPO) dengan PT Shinhan Sekuritas sebagai penjamin emisi.

Baca Juga: Investor Ritel Melejit, OJK Fokus Perkuat Perlindungan Pasar Modal

OJK Dukung Penegakan Hukum dan Kumpulkan Data Pengawasan

Menanggapi perkembangan tersebut, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa OJK menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kami sedang melakukan pengumpulan data hasil pengawasan yang kami lakukan sebelumnya dan jika diperlukan nanti kami akan sampaikan sebagai bagian keterbukaan informasi hasil pengawasan dimaksud,” ungkap Hasan di Gedung BEI, dilansir dari detikcom, Kamis (5/2/2026).

Menurut Hasan, langkah penegakan hukum terhadap dugaan manipulasi pasar merupakan bagian penting dari agenda reformasi pasar modal.

OJK menempatkan penguatan pengawasan dan integritas sebagai prioritas utama guna menjaga kepercayaan investor dan memastikan pasar berjalan sehat, adil, serta berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa OJK siap berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum serta lembaga terkait lainnya demi kelancaran proses penyidikan.

“Terkait isu khusus kondisi atau kasus yang sedang dilakukan proses hukumnya, tentu kami akan menindaklanjuti dengan koordinasi dan sesuai dengan peran dan kewenangan pengawasan di OJK, setiap kebutuhan kelengkapan data ataupun menghadirkan informasi yang dibutuhkan dalam memperlancar proses hukum ini akan kami hadirkan dan sediakan dengan baik,” imbuhnya.

Pengawasan Pasar Modal Jadi Fokus Reformasi OJK

Hasan menjelaskan bahwa pengawasan terhadap indikasi manipulasi harga saham telah diatur secara jelas dalam regulasi pasar modal.

Ketika terdapat potensi pelanggaran, otoritas dapat menerapkan berbagai langkah pengawasan berjenjang, mulai dari peningkatan kewaspadaan investor hingga tindakan tegas.

“Pada saat terdapat potensi manipulasi, saham dapat ditempatkan dalam status UMA untuk meningkatkan kewaspadaan investor, hingga kemungkinan suspensi, dengan enforcement yang dilakukan secara terukur sesuai fakta dan temuan pengawasan,” kata Hasan.

Langkah-langkah tersebut, menurut OJK, dilakukan bukan untuk mengintervensi mekanisme pasar, melainkan memastikan perdagangan efek berlangsung secara wajar dan transparan.

Baca Juga: Sesimpel Ini Notasi Khusus BEI

Respons BEI: Cermati Pola Transaksi dan Keterbukaan Informasi

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia menegaskan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyampaikan bahwa proses hukum sepenuhnya berada dalam kewenangan Bareskrim Polri.

“Kan ada informasi atas perusahaan tercatat kita yang diproses di aparat penegak hukum, tentu itu kewenangan dari mereka. Jadi kita akan melihat dari sisi pola transaksi, terus kemudian kita lihat disclosure informasi. Jadi tetap kita memastikan mekanisme pasar kita dulu, sesuai dengan ketentuan kita,” ujar Nyoman di Gedung BEI, Jakarta.

Nyoman menekankan bahwa BEI akan mencermati dinamika perdagangan saham PIPA, khususnya terkait fluktuasi harga dan keterbukaan informasi yang disampaikan emiten kepada publik.

“Kami akan sesuaikan mekanisme yang ada di bursa dalam hal dari sisi informasi sudah disampaikan, dalam hal dari sisi fluktuasi memang tidak perlu ada intervensi dari regulator, tentu kami akan lihat kondisi dinamisnya bergerak,” imbuhnya.

IPO PIPA Dinilai Tidak Memenuhi Persyaratan

Perkembangan terbaru dari penyidikan Bareskrim Polri mengungkap fakta serius. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) menyatakan bahwa PIPA diduga tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan IPO, khususnya terkait ketentuan valuasi aset.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka baru. Mereka berasal dari unsur internal perusahaan, penasihat keuangan, serta mantan pejabat bursa.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa ketiganya merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya,” kata Ade Safri dikutip dari detikNews, Selasa (3/2/2026).

Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial BH, mantan staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat Divisi PP3 BEI; DA selaku penasihat keuangan; serta RE yang menjabat sebagai manajer proyek IPO PIPA.

Baca Juga: Demutualisasi BEI Dibahas Serius, Jalan Baru Menuju Bursa Transparan

Dampak Kasus PIPA bagi Kepercayaan Investor

Kasus PIPA menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku pasar. Praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor ritel, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas pasar modal secara keseluruhan.

OJK dan BEI menilai bahwa transparansi, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang tegas merupakan kunci utama dalam menjaga iklim investasi yang sehat. Investor diimbau untuk selalu mencermati fundamental perusahaan, pola transaksi, serta pengumuman resmi dari otoritas dan bursa.

Dengan langkah pengawasan yang diperketat dan koordinasi lintas lembaga yang solid, regulator optimistis pasar modal Indonesia mampu melewati ujian ini dan terus tumbuh secara berkelanjutan.

Komitmen Jangka Panjang Jaga Integritas Pasar Modal

OJK menegaskan bahwa reformasi pasar modal tidak berhenti pada penanganan satu kasus. Penguatan tata kelola, sistem pengawasan berbasis risiko, serta penegakan hukum yang konsisten akan terus dilakukan demi menciptakan pasar yang kredibel dan kompetitif di tingkat global.

Kasus PIPA menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik, memastikan fairness di pasar, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Bagi investor, transparansi dan integritas tetap menjadi fondasi utama dalam mengambil keputusan investasi di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.

Disclaimer: Informasi ini bersifat edukasi dan bukan merupakan saran jual atau beli. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing.

Loading...