OJK Bubarkan Dana Pensiun Jiwasraya, Ini Nasib Pesertanya

Langkah tegas kembali diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menuntaskan polemik panjang yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kali ini, OJK resmi membubarkan dua entitas dana pensiun milik perusahaan tersebut, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Keputusan ini menjadi bagian krusial dalam proses restrukturisasi dan likuidasi Jiwasraya yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Namun, pertanyaan besar muncul di tengah masyarakat: bagaimana nasib peserta dana pensiun yang selama ini bergantung pada kedua lembaga tersebut?

OJK Pastikan Hak Peserta Tetap Terlindungi

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa seluruh hak peserta akan tetap diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Untuk DPPK Jiwasraya, penyelesaian aset dana pensiun dilakukan melalui pembayaran manfaat pensiun peserta sesuai hasil valuasi aktuaria dan laporan keuangan audited per tanggal efektif pembubaran,” ujar Ogi dalam jawaban tertulis Rapat Dengar Konfirmasi (RDK) OJK, sebagaimana dikutip dari Detikcom, Kamis (19/3/2026).

Artinya, peserta DPPK tetap akan menerima manfaat pensiun mereka, namun besarannya akan disesuaikan dengan hasil perhitungan aktuaria serta kondisi keuangan terbaru saat pembubaran.

Skema Berbeda untuk DPLK

Sementara itu, penanganan untuk peserta DPLK dilakukan dengan pendekatan berbeda. OJK memastikan bahwa kewajiban kepada peserta akan dialihkan ke lembaga lain yang masih beroperasi.

Portofolio dana peserta DPLK akan dipindahkan ke DPLK lain yang dipilih oleh pemberi kerja atau kelompok peserta. Skema ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pengelolaan dana pensiun tanpa mengganggu hak peserta.

Langkah ini juga memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk tetap memiliki akses terhadap pengelolaan dana pensiun yang profesional dan sesuai regulasi.

Baca Juga: OJK dan Bappebti: Serupa Tapi Tak Sama

Alasan Pembubaran: Sesuai UU P2SK

OJK menjelaskan bahwa pembubaran DPLK dan DPPK Jiwasraya bukan keputusan mendadak, melainkan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Ogi, langkah ini dilakukan karena entitas pendiri dana pensiun, yaitu Jiwasraya, telah dibubarkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Keputusan ini juga bagian dari proses likuidasi Asuransi Jiwasraya sekaligus memastikan penyelesaian dana pensiun berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Dengan dasar hukum yang jelas, pembubaran ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Proses Likuidasi Diawasi Ketat

Sebagai bagian dari proses ini, OJK sebelumnya telah menerbitkan surat keputusan resmi pembubaran untuk kedua dana pensiun tersebut.

Keputusan tersebut tertuang dalam:

• KEP-69/D.05/2024 tertanggal 4 Agustus 2024
• KEP-68/D.05/2025 tertanggal 4 Agustus 2025

Selain itu, OJK juga telah menunjuk likuidator yang bertugas mengelola proses pembubaran dan memastikan distribusi aset dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Peran likuidator sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kewajiban kepada peserta diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak bagi Peserta Dana Pensiun

Bagi peserta, kabar pembubaran ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Namun, OJK menegaskan bahwa proses ini justru bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik.

Peserta DPPK akan menerima manfaat pensiun sesuai hasil perhitungan yang telah diaudit, sementara peserta DPLK tetap memiliki akses terhadap dana mereka melalui pengalihan ke lembaga lain.

Meski demikian, nilai manfaat yang diterima bisa saja berbeda dari ekspektasi awal, tergantung kondisi aset dan hasil valuasi aktuaria.

Baca Juga: OJK Kejar Influencer Penggoreng Saham, 32 Nama Terancam Sanksi Berat

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik. OJK menekankan bahwa seluruh proses likuidasi akan dilakukan secara terbuka dan sesuai regulasi.

Langkah ini diharapkan mampu menghindari potensi sengketa di kemudian hari serta memberikan kejelasan bagi peserta terkait hak mereka.

Bagian dari Transformasi Sektor Keuangan

Pembubaran dana pensiun Jiwasraya juga menjadi bagian dari upaya lebih besar dalam memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan penerapan UU P2SK, pemerintah dan regulator berupaya menciptakan sistem yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Kasus Jiwasraya sendiri telah menjadi pelajaran penting bagi industri asuransi dan dana pensiun di Indonesia, terutama terkait tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

Kesimpulan

Keputusan OJK membubarkan DPLK dan DPPK Jiwasraya merupakan langkah strategis dalam menyelesaikan proses likuidasi perusahaan sekaligus melindungi hak peserta dana pensiun.

Meskipun menimbulkan kekhawatiran di awal, OJK memastikan bahwa seluruh hak peserta akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui pembayaran manfaat maupun pengalihan portofolio.

Dengan pengawasan ketat, dasar hukum yang kuat, serta komitmen terhadap transparansi, proses ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh peserta yang terdampak.