OJK Jatuhkan 1.277 Sanksi, 23 Emiten Kena Tindakan Tegas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap industri pasar modal Indonesia. Hingga 31 Agustus 2026, OJK tercatat telah menjatuhkan 1.277 sanksi kepada pelaku pasar modal atas berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari ketidakpatuhan terhadap aturan pasar modal hingga keterlambatan penyampaian laporan.

Penegakan hukum tersebut menyasar sejumlah pihak dalam ekosistem pasar modal, termasuk emiten, perusahaan efek, direksi dan komisaris emiten, akuntan publik, kantor akuntan publik, pemegang saham, hingga pemegang saham pengendali.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pemberian sanksi menjadi bagian dari langkah regulator untuk memperkuat kepatuhan pelaku industri.

“Pengenaan sanksi administratif, larangan, dan/atau Perintah Tertulis tersebut merupakan langkah tegas OJK dalam menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang Pasar Modal,” tulis Agus dalam keterangan resmi, sebagaimana dikutip dari Kontancoid, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga: BEI Jatuhkan 845 Sanksi ke 494 Emiten, Alarm Keras Bagi Pasar Modal RI

OJK Beri 93 Sanksi atas Pelanggaran Pasar Modal

Dari total 1.277 sanksi OJK, sebanyak 93 sanksi diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di sektor pasar modal. Atas pelanggaran tersebut, nilai denda administratif yang dikenakan mencapai Rp73,99 miliar.

Selain denda, bentuk tindakan yang diberikan OJK terdiri dari delapan peringatan tertulis, lima Perintah Tertulis, 10 larangan, serta enam pembekuan izin.

Sanksi tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam aktivitas pasar modal.

Jika dilihat berdasarkan pihak yang dikenai sanksi, direksi emiten menjadi kelompok yang paling banyak terkena tindakan, yakni sebanyak 50 pihak. Berikutnya terdapat 23 emiten, 13 akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, serta delapan komisaris emiten.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan efek, enam direksi perusahaan efek, empat pemegang saham dan/atau pengendali, serta tiga pihak lainnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK tidak hanya diarahkan kepada perusahaan sebagai entitas, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan aktivitas perusahaan di pasar modal.

23 Emiten Masuk Daftar Penerima Sanksi

Sebanyak 23 emiten tercatat sebagai pihak yang menerima sanksi administratif OJK hingga 31 Agustus 2026. Daftar tersebut mencakup perusahaan dari berbagai sektor industri. 

Baca Juga: OJK Siapkan Sertifikasi Finfluencer, Pengawasan Konten Keuangan di Media Sosial Diperketat

Berikut 23 emiten yang disebut dalam dokumen OJK:

1. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)
2. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)
3. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
4. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
5. PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL)
6. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
7. PT Multi Makmur Lemindu Tbk (PIPA)
8. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)
9. PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)
10. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)
11. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)
12. PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP)
13. PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI)
14. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR)
15. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
16. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
17. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
18. PT Ifishdeco Tbk (IFSH)
19. PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)
20. PT Prime Agri Resources Tbk d.h. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO)
21. PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
22. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE)
23. PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS)

Pemberian sanksi tersebut tidak berarti seluruh emiten melakukan jenis pelanggaran yang sama. OJK mencatat terdapat beragam ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi terhadap pelaku pasar modal.

Baca Juga: Pidato Hawkish Kevin Warsh Guncang Pasar, Picu Yield Treasury Naik

Beragam Pelanggaran Jadi Sorotan OJK

Beberapa pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan aliran dana hasil penawaran umum, proses penjatahan pasti dalam penawaran umum perdana saham atau IPO, penyajian laporan keuangan, audit laporan keuangan, hingga kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali.

Pengawasan OJK juga mencakup transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material, serta pelaksanaan RUPS tahunan.

Selain itu, regulator memberikan perhatian terhadap penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik, keterbukaan informasi, serta penerapan tata kelola perusahaan.

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan di pasar modal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham. Perusahaan dan pihak terkait juga dituntut memenuhi berbagai kewajiban transparansi, pelaporan, tata kelola, serta ketentuan dalam aksi korporasi.

Hal ini penting karena informasi yang disampaikan perusahaan kepada publik menjadi salah satu dasar bagi investor dalam mengambil keputusan.

1.184 Sanksi Akibat Ketidakpatuhan Laporan

Selain pelanggaran substantif terhadap peraturan pasar modal, OJK juga mencatat jumlah sanksi yang jauh lebih besar terkait ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan.

Hingga 31 Agustus 2026, terdapat 1.184 sanksi administratif atas persoalan kepatuhan pelaporan. Sanksi tersebut disertai denda administratif sebesar Rp253,07 miliar dan 304 peringatan tertulis.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 876 sanksi diberikan akibat keterlambatan penyampaian laporan berkala. Nilai denda administratif untuk kategori ini mencapai Rp243,33 miliar, dengan 126 peringatan tertulis.

Sementara itu, keterlambatan penyampaian laporan insidentil dikenai 91 sanksi administratif dengan total denda Rp7,87 miliar.

Kemudian, sebanyak 209 sanksi diberikan terkait keterlambatan laporan tata kelola dengan nilai denda mencapai Rp1,83 miliar.

OJK juga menjatuhkan delapan sanksi berupa denda terhadap profesi penunjang pasar modal karena keterlambatan penyampaian laporan. Total dendanya mencapai Rp32,3 juta.

Besarnya jumlah sanksi terkait pelaporan menunjukkan bahwa kewajiban administratif juga menjadi perhatian serius regulator. Bagi pelaku pasar modal, ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi merupakan bagian penting dari kepatuhan dan transparansi.

Baca Juga: Stablecoin dan Tokenisasi Aset Makin Menjanjikan, Ini Tantangannya

Penegakan Hukum OJK untuk Perkuat Kepercayaan Pasar

Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan dua fokus utama penegakan hukum OJK hingga akhir Agustus 2026. Pertama, tindakan terhadap pelanggaran langsung atas ketentuan pasar modal. Kedua, tindakan administratif terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan.

Dengan demikian, sanksi OJK pasar modal bukan hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar. Langkah tersebut juga menjadi instrumen regulator untuk mendorong pelaku industri meningkatkan disiplin, transparansi, dan tata kelola.

Pasar modal membutuhkan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu agar investor dapat memperoleh gambaran yang memadai mengenai kondisi perusahaan. Karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan maupun pelaporan menjadi bagian penting dalam pengawasan regulator.

Agus menegaskan OJK akan terus menggunakan kewenangannya untuk memastikan pelaku industri mematuhi aturan sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

“OJK akan terus mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong kepatuhan pelaku industri, serta memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pelanggaran,” jelas Agus.

Pengawasan Pasar Modal Semakin Ketat

Pengenaan 1.277 sanksi OJK hingga 31 Agustus 2026 menjadi gambaran bahwa regulator terus memperkuat pengawasan terhadap industri pasar modal.

Sebanyak 93 sanksi berkaitan dengan pelanggaran peraturan pasar modal, sementara 1.184 lainnya berhubungan dengan ketidakpatuhan penyampaian laporan. Nilai denda yang disebutkan dalam data tersebut masing-masing mencapai Rp73,99 miliar dan Rp253,07 miliar.

Di tengah perkembangan pasar modal dan semakin besarnya jumlah investor, kepatuhan emiten serta seluruh pihak yang terlibat menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas pasar.

Penegakan hukum yang konsisten juga diharapkan dapat menciptakan pasar modal yang berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.

Bagi emiten, perusahaan efek, profesi penunjang, maupun pihak lainnya, langkah OJK ini menjadi pengingat bahwa setiap kewajiban dalam pasar modal memiliki konsekuensi. Tidak hanya pelanggaran substansial, keterlambatan memenuhi kewajiban pelaporan pun dapat berujung pada sanksi dan denda.

Dengan pengawasan yang semakin ketat, OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga kepatuhan sekaligus memperkuat integritas pasar modal Indonesia.