Yield SBN Tembus 7,5%, Ekonom Soroti Arah Fiskal dan Kepercayaan Investor

Yield SBN 10 tahun kembali menjadi sorotan setelah imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun menembus level 7,5 persen pada Selasa (9/6/2026). Kenaikan ini memicu perhatian pelaku pasar karena terjadi di tengah dinamika ekonomi global, pelemahan rupiah, serta meningkatnya kebutuhan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan arus investasi.

Meski kerap dipersepsikan negatif, sejumlah ekonom justru menilai lonjakan yield obligasi pemerintah saat ini merupakan bagian dari proses normalisasi pasar keuangan domestik yang diperlukan untuk mengembalikan kredibilitas pasar dan meningkatkan daya tarik aset Indonesia di mata investor global.

Melansir dari Kontancoid, Selasa (9/6/2026), Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menjelaskan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir mencerminkan perbaikan mekanisme pasar setelah sebelumnya mengalami kondisi yang dinilai kurang ideal.

Menurutnya, selama beberapa bulan terakhir kurva imbal hasil atau yield curve Indonesia berada dalam kondisi yang terlalu datar sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tingkat risiko ekonomi yang sebenarnya.

"Selama beberapa bulan terakhir kita melihat kondisi yang tidak normal. Kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia maupun kondisi global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat," ujar Fakhrul dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: Mengenal Tokenized Stocks yang Makin Populer, Jembatan Baru Saham dan Kripto

Yield SBN Naik, Pasar Dinilai Sedang Kembali Sehat

Dalam sistem keuangan modern, pasar obligasi memiliki peran vital sebagai acuan harga risiko dan biaya pendanaan suatu negara. Karena itu, pergerakan yield dinilai harus mampu mencerminkan kondisi ekonomi secara realistis.

Fakhrul menjelaskan bahwa ketika harga obligasi tidak lagi menunjukkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, investor akan kesulitan menentukan keputusan investasi secara objektif. Situasi tersebut dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap instrumen keuangan suatu negara.

Menurutnya, investor global selalu melakukan perbandingan antara risiko dan potensi keuntungan di berbagai negara tujuan investasi. Apabila risiko meningkat sementara yield tetap rendah, maka aset keuangan akan kehilangan daya tariknya.

"Investor global selalu membandingkan risiko dan return antar negara. Jika risiko meningkat tetapi yield tidak menyesuaikan, maka daya tarik aset keuangan akan menurun dan tekanan terhadap nilai tukar menjadi lebih besar. Karena itu, normalisasi yield merupakan bagian penting dari strategi stabilisasi rupiah," katanya.

Saat ini, sebagian besar tenor SBN telah bergerak kembali di atas level 7 persen. Kondisi tersebut dinilai mulai membuat pasar obligasi Indonesia lebih kompetitif dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya.

Investor Mulai Melirik Obligasi Indonesia

Kenaikan yield membuat instrumen obligasi pemerintah menawarkan tingkat pengembalian yang lebih menarik bagi investor jangka panjang.

Fakhrul menilai investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika yield SBN tenor 10 tahun bergerak di atas kisaran 7,3 persen. 

Pada level tersebut, valuasi obligasi mulai dianggap menarik, terutama jika dibarengi dengan stabilitas nilai tukar dan arah kebijakan fiskal yang jelas.

"Saya melihat investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di atas kisaran 7,3%. Pada level tersebut, valuasi mulai menjadi menarik bagi investor jangka panjang, terutama apabila dibarengi dengan perbaikan arah kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar," ujarnya.

Menurutnya, pasar saat ini sedang mencari titik keseimbangan baru setelah menghadapi berbagai tekanan ekonomi global, termasuk ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, serta perubahan arah kebijakan moneter negara-negara besar.

Karena itu, proses penyesuaian yield dinilai masih berpotensi berlanjut secara bertahap hingga pasar menemukan harga risiko yang dianggap wajar.

Baca Juga: Jelang Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk, SMI Siapkan Kas Rp1,36 Triliun untuk Agustus 2026

Stabilitas Rupiah Dinilai Lebih Penting dari Biaya Utang Murah

Fakhrul menekankan bahwa tujuan utama pemerintah dan otoritas keuangan saat ini bukan sekadar menjaga biaya pendanaan tetap rendah. Yang lebih penting adalah memastikan pasar keuangan bekerja secara sehat dan mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Dalam pandangannya, biaya bunga yang sedikit lebih tinggi masih jauh lebih murah dibandingkan dampak yang harus ditanggung jika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan berlebihan.

Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor, menekan daya beli masyarakat, serta menambah beban dunia usaha yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing.

Karena itu, normalisasi yield dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasar sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar.

Fakhrul menilai langkah otoritas yang mulai memberikan ruang bagi yield bergerak lebih tinggi juga dapat memperkuat transmisi kebijakan suku bunga yang sebelumnya telah ditempuh Bank Indonesia.

Kejelasan Fiskal Jadi Faktor Penentu Kepercayaan Investor

Meski demikian, kenaikan yield saja dinilai belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor secara berkelanjutan.

Fakhrul menegaskan bahwa faktor paling krusial saat ini adalah bagaimana pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.

Investor tidak hanya memperhatikan tingkat suku bunga atau imbal hasil obligasi, tetapi juga menilai keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), strategi pembiayaan pemerintah, serta komitmen menjaga stabilitas ekonomi makro.

"Pasar saat ini tidak hanya memperhatikan tingkat bunga. Investor ingin melihat kejelasan arah fiskal, keberlanjutan APBN, strategi pembiayaan pemerintah, serta komitmen menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang," tegasnya.

Menurut Fakhrul, komunikasi fiskal yang kuat akan menjadi kunci dalam menjaga sentimen positif investor. Kejelasan tersebut dapat membantu pasar memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus mengurangi ketidakpastian yang sering menjadi pemicu keluarnya modal asing.

Program Belanja Negara Perlu Dievaluasi

Dalam konteks menjaga kredibilitas fiskal, Fakhrul juga menilai pemerintah perlu berani melakukan evaluasi terhadap berbagai program belanja negara agar tetap berkelanjutan.

Ia menyebut kondisi ekonomi saat ini menuntut adanya penyesuaian kebijakan sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat semakin kuat dalam jangka panjang.

Salah satu program yang disebut perlu dievaluasi secara menyeluruh adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dari sisi efektivitas dan keberlanjutan pendanaannya.

Menurutnya, langkah evaluasi bukan berarti menghentikan program prioritas, melainkan memastikan setiap kebijakan memiliki dampak maksimal tanpa membebani kesehatan fiskal negara.

Baca Juga: 14 Fintech P2P Lending Belum Penuhi Modal Minimum, OJK Siapkan Langkah Tegas

Peluang Arus Modal Asing Kembali Menguat

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Fakhrul tetap optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan Asia.

Ia menilai kombinasi antara normalisasi yield obligasi, perbaikan kurva imbal hasil, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta kebijakan fiskal yang kredibel dapat menjadi fondasi kuat untuk menarik kembali arus modal asing.

Apalagi Indonesia masih memiliki sejumlah faktor pendukung seperti ukuran ekonomi yang besar, bonus demografi, sumber daya alam melimpah, serta prospek pertumbuhan yang relatif lebih baik dibanding banyak negara lain.

Menurut Fakhrul, investor global pada akhirnya tidak hanya mencari imbal hasil tinggi, tetapi juga membutuhkan kepastian kebijakan dan kredibilitas pemerintah.

"Jika proses yield curve repairment ini terus berjalan dan dibarengi dengan komunikasi fiskal yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan. Pada akhirnya investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten," pungkasnya.

Yield SBN Jadi Cerminan Kepercayaan Pasar

Kenaikan yield SBN ke level 7,5 persen menjadi sinyal penting bahwa pasar sedang melakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi terkini. 

Meski meningkatkan biaya pendanaan pemerintah, banyak ekonom menilai langkah ini merupakan bagian dari proses normalisasi yang sehat.

Di tengah tantangan global dan tekanan terhadap rupiah, investor kini menaruh perhatian besar pada arah kebijakan fiskal pemerintah, keberlanjutan APBN, serta konsistensi reformasi ekonomi.

Dengan kombinasi kebijakan yang kredibel, komunikasi yang transparan, dan pengelolaan fiskal yang hati-hati, Indonesia dinilai masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan kepercayaan investor sekaligus memperkuat daya saing pasar keuangan nasional di tingkat global.

Disclaimer: Informasi ini disajikan untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi untuk membeli/menjual produk keuangan tertentu. Investasi memiliki risiko, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor.